KEBIJAKAN LINGKUNGAN

KEBIJAKAN LINGKUNGAN

Definisi kebijakan lingkungan

Kebijakan lingkungan adalah setiap tindakan sengaja diambil [atau tidak diambil] untuk mengelola kegiatan manusia dengan maksud untuk mencegah, mengurangi, atau mengurangi efek yang merugikan pada sumber daya alam dan alam, dan memastikan bahwa buatan manusia perubahan lingkungan tidak memiliki efek berbahaya pada manusia. Kebijakan Lingkungan adalah terkait masih berlangsung [Perjalanan] tindakan sengaja diambil [atau regular tidak diambil] untuk mengelola kegiatan Artikel Baru Manusia untuk maksud mencegah, mengurangi, atau mengurangi efek ekuitas yang merugikan pada alam dan sumber daya alam, dan memastikan bahwa buatan Manusia perubahan Lingkungan regular tidak memiliki efek berbahaya pada manusia.

Kebijakan lingkungan adalah sebuah pernyataan sikap yang disepakati didokumentasikan dari sebuah perusahaan terhadap lingkungan di mana ia beroperasi. Suatu kebijakan adalah pernyataan Lingkungan Yang didokumentasikan anak pajak tangguhan terhadap suatu sikap disepakati Lingkungan di mana besarbesaran beroperasi.

Hal ini berguna untuk mempertimbangkan bahwa kebijakan lingkungan terdiri dari dua hal utama: lingkungan dan kebijakan. Suami hal berguna untuk mempertimbangkan bahwa kebijakan Lingkungan terdiri Dari doa hal Utama: Lingkungan dan kebijakan. Lingkungan terutama mengacu pada dimensi ekologis (ekosistem), tetapi juga bisa memperhitungkan dimensi sosial (kualitas hidup) dan dimensi ekonomi (manajemen sumber daya). Kebijakan dapat didefinisikan sebagai "tindakan atau prinsip yang ditetapkan atau diusulkan oleh, pihak bisnis pemerintah, atau individu" . Lingkungan terutama mengacu pada dimensi ekologis (ekosistem), tetapi Juga Bisa memperhitungkan dimensi sosial (kualitas hidup) dan dimensi Ekonomi. Dapat didefinisikan sebagai program Kebijakan "Prinsip atau tindakan Yang diusulkan pemerintah Dibuat atau diadopsi, bisnis Partai individu atau". Dengan demikian, kebijakan lingkungan berfokus pada masalah yang timbul dari dampak manusia terhadap lingkungan, yang retroacts ke masyarakat manusia dengan memiliki dampak (negatif) terhadap nilai-nilai kemanusiaan seperti kesehatan yang baik atau lingkungan 'bersih dan hijau'. Artikel Baru demikian, kebijakan Lingkungan berfokus pada masalah yang timbul dari dampak terhadap Lingkungan Manusia, Yang retroacts ke Artikel Baru Masyarakat Manusia memiliki dampak (negatif) terhadap Nilai-Nilai kemanusiaan Pembongkaran Kesehatan Yang Baik atau Lingkungan 'bersih dan hijau.

Isu lingkungan umumnya ditangani oleh kebijakan lingkungan termasuk (namun tidak terbatas pada) udara dan pencemaran air, pengelolaan limbah, pengelolaan ekosistem, perlindungan keanekaragaman hayati, dan perlindungan sumber daya alam, satwa liar dan spesies yang terancam punah. SPI Lingkungan umumnya ditangani kebijakan Dibuat Lingkungan termasuk pencemaran udara, pengelolaan limbah,kebijakan ekosistem, keanekaragaman hayati perlindungan, perlindungan sumber daya alam dan, satwa dan pembohong spesies terancam punah Yang. Relatif baru-baru ini, kebijakan lingkungan juga telah mengikuti untuk komunikasi isu lingkungan. Lingkungan Juga telah mengikuti kebijakan kepada Komunikasi Masalah Lingkungan.

Mengapa kebijakan lingkungan dibutuhkan

Banyaknya permasalahan lingkungan hidup yang terjadi akhir-akhir ini seperti; banjir, kerusakan hutan, pencermaran air  laut/darat, erosi tanah/lahan, dan abrasi pantai, tidak terlepas dari adanya anggapan bahwa sumber daya (air, udara, laut, hutan beserta kekayaan di dalamnya, dan lain-lain) adalah milik bersama. Tidak ada satu pun aturan yang membatasi pemanfaatan sumber milik bersama itu, sehingga terjadilah eksploitasi yang berlebihan. Setiap pemanfaat menggunakannya semaksimal mungkin dengan asumsi bahwa orang lain akan memanfaatkan sumber tersebut bila  tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kompleksitan permasalahan ini patut menjadiperhatian kita bersama  khususnya dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup se-Dunia,pada 5 Juni besok.Dari kaca mata ekonomi, penyalahgunaan pemanfaatan sumber milik bersama timbul karena tidak adanya mekanisme keseimbangan yang muncul dengan sendirinya guna dapat membatasi eksploitasi. Sehingga, dampak/efek lingkungan yang timbul tidak dimasukkan dalam biaya internal usahanya. Misalnya, beberapa hotel dan restoran di Kuta, atau usaha penyablonan tekstil, umumnya meminimumkan ongkos/biaya dengan cara membung limbahnya ke tanah atau ke sungai  tanpa melalui suatu sistem pengolahan. Cara tersebut tentu dapat mencemarkan badan sungai/tanah/pantai dan akan menimbulkan ongkos untuk pembersihannya. Hal tersebut harus diderita oleh masyarakat kita sendiri sebagai pengguna sumber daya, secara langsung maupun tidak langsung. Hal lain adalah akibat terjadinya pelanggaran-pelanggaran lokasi tempat bisnis/usaha seperti yang terjadi di sepanjang  jalur Tohpati-Kusamba. Di samping itu, ketidaktahuan masyarakat dan institusi dapat pula menjadi penyebab terjadinya  dampak/efek lingkungan hidup itu, seperti; banyak petani yang belum memahami bahaya penggunaan pestisida. Atau  sistem institusi belum maksimal dapat menunjang pencegahan perusakan lingkungan hidup walaupun pada dasarnya  masyarakat sudah menyadari dampak/efek kerusakan lingkungan tersebut. Selama ini pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) menjadi ukuran keberhasilan suatu daerah dalam  meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kondisi yang demikian menyebabkan para ekonom dan pembuat keputusan  mencari hubungan yang lebih mendalam tentang ekonomi, siklus, bisnis dan ketenagakerjaan. Mereka yang senang  dengan tolok ukur ini umurnya tidak mempedulikan tentang masalah lingkungan atau langkanya suatu sumberdaya alam.  Sehingga adanya penurunan sumberdaya alam, dan kerusakan lingkungan sama sekali tidak tercermin dalam indikator  tersebut

Instrumen kebijakan lingkungan

instrumen kebijakan lingkungan adalah alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan lingkungan mereka. Instrumen kebijakan Lingkungan adalah alat perlengkapan yang dibuat pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan Lingkungan mereka. Pemerintah dapat menggunakan beberapa jenis instrumen. Sebagai contoh, insentif ekonomi dan instrumen berbasis pasar seperti pajak dan pembebasan pajak, izin perdagangan, dan biaya efektif untuk mendorong kepatuhan dengan kebijakan lingkungan. Instrumen dirumuskan untuk mengatasi masalah lingkungan tertentu. Karena masalah lingkungan sering memiliki banyak aspek yang berbeda, beberapa instrumen kebijakan mungkin diperlukan untuk merespon masing-masing. Selain itu, instrumen campuran memungkinkan perusahaan fleksibilitas yang lebih besar dalam menemukan cara untuk memenuhi kebijakan pemerintah sekaligus mengurangi ketidakpastian dalam biaya melakukannya. Namun, instrumen campuran harus hati-hati dirumuskan sehingga tindakan individu mereka tidak mengganggu satu sama lain atau membuat kerangka kepatuhan kaku dan biaya-efektif. Selain itu, tumpang tindih instrumen menyebabkan biaya administrasi yang tidak efektif, membuat pelaksanaan kebijakan lingkungan lebih mahal dari yang diperlukan. Dalam rangka membantu pemerintah mewujudkan tujuan kebijakan lingkungan mereka, OECD Lingkungan Direktorat penelitian dan mengumpulkan data tentang efisiensi pemerintah menggunakan instrumen lingkungan untuk mencapai tujuan mereka serta konsekuensinya terhadap kebijakan lainnya. Situs www.economicinstruments.com berfungsi sebagai pelengkap database merinci pengalaman negara-negara 'dengan penerapan instrumen kebijakan lingkungan. Ketergantungan saat ini pada kerangka pasar berbasis kontroversial, bagaimanapun, dengan lingkungan terkemuka menyatakan bahwa banyak, lebih radikal menyeluruh, pendekatan yang dibutuhkan dari satu set inisiatif spesifik, untuk menangani koheren dengan skala tantangan perubahan iklim. Ketergantungan pada sistem rekomendasi indeks kerangka pasar kontroversial, bagaimanapun, artikel baru Lingkungan banyak terkemuka berpendapat bahwa Radikal, lebih menyeluruh, dibutuhkan pendekatan yang satu dari inisiatif spesifik, untuk menangani koheren tantangan perubahan iklim. Untuk contoh masalah, energi langkah efisiensi benar-benar dapat meningkatkan konsumsi energi dengan tidak adanya pelindung pada penggunaan bahan bakar fosil, seperti orang mungkin mengendarai mobil lebih efisien lebih lanjut dan mereka bisa menjual lebih baik.

Dalam masa kini, banyak instrumen lingkungan hidup yang hanya menjadi macan ompong tanpa dapat berbuat banyak melihat kerusakan lingkungan hidup dan penurunan sumber daya alam yang telah terjadi. Contoh kecil, adanya pencemaran limbah hotel/restoran di Kuta atau limbah sablon/pencelupan. Kendati sudah membuat masyarakat  sekitarnya resah, para pelaku belum bisa dijerat dengan pasal pasal dari Undang-Undang Lingkungan Hidup. Padahal  ancaman bagi pelaku pencemar lingkungan sangat berat, 15 tahun penjara dan denda Rp 750 juta. Kesulitan lain adalah masih adanya pelaku-pelaku bisnis yang tak memperhatikan dokumen lingkungan seperti dokumen upaya kelola lingkungan (UKI) dan dokumen upaya pemantauan lingkungan (UPL), atau dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), padahal dokumen tersebut telah disepakasi untuk dilaksanakan. Dalam perkembangan di masa mendatang lingkungan hidup perlu dicegah kerusakannya, sehingga ajeg Bali yang telah disepakati bersama benar-benar dapat terealisasi. Yang menjadi permasalahannya kini adalah bagaimana mensinergikan pengusaha/pelaku bisnis dapat melakukan usaha atau kegiatannya tanpa merasa dibebani oleh faktor  biaya mutu lingkungan hidup tersebut. Selama ini kerusakan sumber daya atau pencemaran yang terjadi oleh adanya suatu kegiatan bisnis/usaha umumnya
ditanggung oleh masyarakat dan pemerintah. Konservasi sumber daya atau kegiatan rekondisi lingkungan hidup seperti;  reklamasi pengamanan pantai, pembangunan drainase, dan sebagainya, memerlukan biaya yang cukup besar. Tetapi  tidak sedikit pelaku bisnis menganggap bahwa PHR-lah sebagai konsekuensi harga yang diberikan kepada pemerintah.  Penggunaan anggaran tersebut hanya sebagian kesil saja yang benar-benar digunakan untuk konservasi lingkungan hidup di Bali. Untuk itu penggunaan instrumen ekonomi selayaknya dapat segera diterapkan karena dari satu sisi instrumen tersebut  dapat mempengaruhi estimasi harga tetapi juga akan memberikan suatu keputusan perilaku bisnis/usaha yang lebih mengutamakan konservasi sumber daya dan pemulihan lingkungan hidup. Pemanfaatan instrumen ekonomi tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, mendorong konsumen agar  tidak menghamburkan penggunaan sumberdaya alam, misalnya air atau energi. Bila konsumen semakin banyak menggunakan sumber daya tersebut, maka biaya yang harus dibayar konsumen diperhitungkan meningkat secara progresif.

Kedua, melakukan retribusi limbah/emisi bagi suatu kegiatan yang mengeluarkan limbah cair atau gas ke media  lingkungan. Jumlah dan kualitas limbah/emisi ini diukur, dan retribusi/pungutan dikenakan berdasarkan ketetapan yang  telah disusun, sehingga pelaku bisnis/usaha akan suilt menghindar dari konsekuensi tanggung jawabnya untuk ikut berperan aktif menjaga kelestarian lingkungan hidup. Ketiga, melakukan defosit-refund, yaitu membeli sisa produk seperti bahan-bahan anorganik/plastic dari konsumen untuk  didaur ulang kembali. Keempat, mewajibkan suatu kegiatan usaha untuk menyerahkan dana kinerja lingkungan sebagai penjamin bahwa pelaku kegiatan/usaha akan melaksanakan reklamasi/konservasi lingkungan hidup akibat dari kegiatan/usaha yang mereka lakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya, terhadap kegiatan usaha penyimpanan bahan bakar/gas, kegiatan penambangan, usaha pengambilan air permukaan atau air dalam tanah, dan sebagainya. Hal ini akan sangat efektif dalam melakukan pengendalian kerusakan lingkungan hidup.

TUGAS KEBIJAKAN LINGKUNGAN

 ( Untuk melengkapi tugas Mata Kuliah Kebijakan Lingkungan)

Disusun Oleh:

ARDHY SATRIA MANDIRI          (0810313065)

JURUSAN ADMINISTRSI PUBLIK

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG
2010

TUGAS KEBIJAKAN LINGKUNGAN

 ( Untuk melengkapi tugas Mata Kuliah Kebijakan Lingkungan)

Disusun Oleh:

NURCHOLIS EKO PUTRO (0810310315)

JURUSAN ADMINISTRSI PUBLIK

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG
2010